Bursa

MSCI Bikin IHSG Loyo, Begini Strategi OJK untuk Jaga Pasar Saham

Jumat, 30 Januari 2026 | 05:34 WIB

ILUSTRASI. MSCI Bikin IHSG Loyo, Begini Strategi OJK untuk Jaga Pasar Saham

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengumuman MSCI membekukan Indonesia dari perubahan indeks hingga Mei 2026 menyebabkan pasar saham domestik terpuruk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan reformasi secara keseluruhan untuk pasar modal Indonesia secara cepat, tepat dan efektif sebagai tindak lanjut tekanan pasar dari MSCI.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 88,35 poin atau 1,06% ke 8.232,20 pada akhir perdagangan Kamis (29/1/2026). Sehari sebelumnya, IHSG sempat anjlok hingga 8%, bahkan mengalami trading halt.

Di akhir perdagangan Rabu (28/1/2026), IHSG ditutup turun 7,35% ke level 8.301.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menilai, lembaga penyedia indeks tetap ingin memasukkan saham-saham emiten dari Indonesia ke dalam indeks global.

Ini karena pasar modal Indonesia sangat potensial dan investable bagi investor internasional. Berdasarkan hipotesis tersebut, OJK akan melakukan beberapa langkah.

Pertama, menindaklanjuti proposal ataupun penyesuaian yang sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang sedang dipelajari oleh MSCI.

“Yang adalah mengecualikan investor dalam kategori corporate and others dalam perhitungan free float dengan kemudian kepemilikan saham di atas dan di bawah 5%,” jelasnya dalam konferensi pers di Gedung BEI, Kamis (29/1/2026).

Mahendra bilang, pihaknya akan melakukan penyesuaian tambahan yang diminta oleh MSCI terkait dengan informasi tentang kepemilikan saham di bawah 5% akan sesuai dengan best practice internasional.

“Berikutnya, SRO akan menerbitkan aturan free float minimal 15% yang akan dilakukan dalam waktu dekat dengan transparansi yang baik,” ucap Mahendra.

Dia bilang bagi emiten atau perusahaan publik yang dalam jangka waktu tertentu, ditentukan nanti dalam pengaturan tersebut, tidak dapat memenuhinya, maka akan diberikan exit policy melalui proses pengawasan yang baik.